Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mengadakan acara Simulasi Pembukaan Wisata Alam TNWK dan Penandatanganan Kesepakatan dengan 23 Desa Penyangga pada Senin (18/01/2021) di Pusat Latihan Gajah (PLG), Lampung Timur. Acara ini diselenggarakan bersama Yayasan PILI, Alert, WCS, Yapeka, PKHS, TFCA, AURIGA, UNILA, dan YABI.
Kegiatan diawali secara seremonial dengan pengalungan rangkaian bunga kepada Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari oleh dua ekor gajah yang dilatih di sana.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Balai TNWK Amri. Ia menyampaikan pentingnya pulau Sumatra sebagai kawasan konservasi sebab Pulau di Barat Indonesia itu merupakan habitat bagi the big five mammals (harimau, badak, gajah, beruang, dan tapir). Amri juga berharap TNWK dapat dibuka kembali sehingga perekonomian di desa-desa penyangga dapat berputar lagi. Hal ini mengingat TNWK ditutup total sejak Maret 2019 karena pandemi Covid-19.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Forum Rembug Desa Penyangga (FRDP) Prayitno. Dalam sambutannya, Prayitno mengatakan FRDP dibentuk pada 2004 dan terdiri dari 23 desa dari tujuh kecamatan. Tujuan dibentuknya FRDP adalah untuk menjaga kelestarian apa yang ada didalam TNWK.
Acara puncak adalah penadantanganan kesepakatan antara TNWK dan 23 desa penyangga yang disaksikan Bupati, Dandim, dan Kapolres Lampung Timur.
Sementara Bupati Lampung Lampung Timur menegaskan, hasil dari penandatanganan kesepakatan tersebut akan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait izin pembukaan wisata TNWK, pengunjung akan dibatasi 300 orang setiap hari dan tamu dari luar daerah diwajibkan melengkapi surat keterangan bebas Covid-19.
Kegiatan tersebut juga diramaikan dengan hadirnya kelompok-kelompok usaha dari desa penyangga. Salah satunya kelompok ‘Savana’ dari Desa Brajaharjosari yang membawa aneka souvenir hasil rajutan. Ada juga kelompok BARATA yang menampilkan kain batik motif gajah.
Kegiatan simulasi pembukaan kembali wisata alam di TNWK ini bertujuan untuk melihat kesiapan TNWK dalam membuka kegiatan wisata di masa pandemi. Kegiatan ini nantinya ditinjau oleh Bupati dan Satgas Covid apakah sudah layak dibuka kembali untuk wisata umum.
Sementara penandatanganan kesepakatan antara Balai TNWK dan 23 desa penyangga dilakukan untuk komitmen dalam menjaga kawasan TNWK dari kegiatan ilegal serta melakukan kegiatan pemberdayaan bersama-sama.