Inisiatif Advokasi Kebijakan Konservasi dan Kehutanan
Melalui advokasi berbasis bukti dan kolaborasi multipihak, PILI Green Network berkontribusi mengawal arah kebijakan lingkungan dan kehutanan agar lebih berpihak pada perlindungan ekosistem, peran masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.
Advokasi Kebijakan
Perubahan regulasi di sektor lingkungan dan kehutanan membuka ruang penting untuk memastikan perlindungan ekosistem berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, PILI berperan aktif mengawal proses penyusunan dan revisi kebijakan strategis melalui keterlibatan dalam Pokja Kebijakan Konservasi, Forum Dialog Konservasi Indonesia, serta berbagai koalisi masyarakat sipil lainnya.
Advokasi dilakukan dengan membawa pengalaman lapangan ke ruang kebijakan, khususnya pada isu penetapan areal preservasi, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan, serta pengembangan mekanisme pendanaan lingkungan yang mendukung keberlanjutan konservasi. Pendekatan ini memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya berbasis norma, tetapi juga berakar pada realitas pengelolaan lanskap di tingkat tapak.
Menguatkan Proses Kebijakan melalui Kolaborasi Multipihak
Keterlibatan PILI dalam proses legislasi mencakup dukungan substansi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, revisi Undang-Undang Kehutanan, serta pembahasan RUU Perubahan Iklim. Dukungan diberikan melalui penyusunan policy brief, position paper, masukan teknis berbasis temuan lapangan, serta fasilitasi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.Pendekatan ini membantu memperkuat keterhubungan antara praktik pengelolaan lanskap di tingkat tapak dengan arah kebijakan nasional yang sedang berkembang.
InovasiPendekatan Advokasi Kebijakan
Pendekatan advokasi yang dilakukan menempatkan pengalaman lapangan sebagai dasar dalam proses perumusan kebijakan melalui praktik evidence-based advocacy. Model ini membantu memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan implementasi di tingkat tapak.Selain itu, penguatan kerja lintas koalisi menjadi bagian penting dalam membangun konsolidasi isu konservasi dan kehutanan di tingkat nasional. Pendekatan multi-level governance yang menghubungkan praktik lokal dengan kebijakan nasional juga memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor penting dalam desain kebijakan baru, termasuk dalam pengembangan mekanisme pendanaan lingkungan berkelanjutan.
Pengalaman kerja di tingkat tapak menjadi kekuatan utama PILI dalam menghubungkan dinamika pengelolaan lanskap dengan proses legislasi nasional. Keterlibatan dalam isu konflik lahan, perlindungan spesies, serta interaksi sosial-ekologi memungkinkan PILI menghadirkan perspektif implementatif dalam setiap proses advokasi kebijakan.Peran ini membantu memastikan bahwa regulasi yang dikembangkan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap realitas pengelolaan lingkungan di lapangan.
Dukungan Perubahan Nyata
Setiap dukungan Anda membantu menjaga hutan, memperkuat masyarakat, dan menghidupkan masa depan.