Pekanbaru, 29 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Riau menggelar Lokakarya dan Dialog Multipihak GREEN for Riau Initiative (G4RI) sebagai langkah strategis mempercepat aksi penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan. Forum ini menjadi bagian dari upaya mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan mitra internasional.
Kegiatan ini difokuskan pada penerjemahan kebijakan nasional ke dalam langkah operasional di tingkat daerah, mulai dari pengelolaan hutan dan lahan gambut, penyusunan rencana aksi sektor berbasis lahan, hingga peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa GREEN for Riau Initiative merupakan program strategis daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah kerangka pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terkait lingkungan. “Ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov Riau kondisi lingkungan hidup di daerah kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, SF Hariyanto menerangkan perkembangan lingkungan, di mana di Riau telah terjadi penurunan emisi gas hingga 13 persen.
Sebagai salah satu provinsi dengan bentang hutan dan gambut yang luas, Riau memegang peranan penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim Indonesia. Sekitar 4,9 juta hektar lahan gambut menjadikan wilayah ini sebagai penyimpan karbon signifikan, namun juga menghadapi tekanan ekologis seperti degradasi lahan, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan kawasan yang memerlukan tata kelola lebih terintegrasi.
Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Haruni Krisnawati yang hadir secara daring, menilai Riau sangat unik dan rentan terhadap bencana ekologis. Hal itu mengingat banyak pelaku usaha di Riau merupakan salah satu daerah di Tanah Air yang banyak memiliki sektor usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
Sehingga posisi Riau dalam hal ini sangatlah strategis. Apalagi program Green for Riau Initiative ini juga berkaitan dengan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi.
“Bila berjalan dengan baik, Riau bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya
Coordinator UNEP UN-REDD Programme di Indonesia Bambang Arifatmi, menyampaikan bahwa GREEN for Riau Initiative adalah komitmen provinsi Riau dalam mendukung aksi penurunan emisi global,
“GREEN for Riau ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung aksi global penyelamatan lingkungan melalui penurunan emisi, pemberdayaan masyarakat, dan restorasi ekosistem. Sebagai program kolaboratif, penerapan pentahelix menjadi kunci agar tidak ada pihak yang tertinggal, dengan kepemimpinan pemerintah daerah sebagai faktor penggerak utama,” ujarnya.
Dukungan internasional juga disampaikan oleh Saul Hathaway, Penasihat Menteri Bidang Pembangunan, Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, yang menegaskan komitmen Inggris dalam mendukung konservasi alam dan pembiayaan lingkungan di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dalam inisiatif Green for Riau guna mendukung penurunan emisi serta membangun sistem yang selaras bagi pengembangan karbon, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta.
Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, Kapolda Riau Irjen Hery Heryawan mengatakan, paradigma pengamanan publik, saat ini telah berubah. Sehingga paradigmanya bukan hanya sekedar mengantisipasi ancaman kekerasan, namun juga menjamin keselamatan manusia secara lebih luas. Termasuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang juga bisa menjadi ancaman terhadap masyarakat luas.
“Krisis lingkungan tidak bisa dilihat sebagai isu sektoral tapi sudah bertransformasi menjadi sumber yang memengaruhi ekonomi dan pembangunan,” ingatnya.
Polda Riau, terangnya, telah menerapkan green policing, yang berarti kebaikan tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada alam dan lingkungan.
Lokakarya dan dialog ini juga turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota beserta jajaran, pelaku sektor usaha, organisasi nonpemerintah, lembaga adat, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan semakin kuatnya dukungan terhadap pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik.
Melalui GREEN for Riau Initiative, Provinsi Riau diharapkan dapat memperkuat kontribusinya terhadap target penurunan emisi nasional sekaligus membangun fondasi tata kelola sumber daya alam yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Tentang UN-REDD Programme:
Program UN-REDD adalah kolaborasi PBB (UNEP, FAO, UNDP) untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mengelola hutan secara berkelanjutan.
Tentang PILI Green Network:
PILI Green Network adalah organisasi nirlaba Indonesia yang berdedikasi untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi multipihak.
Tentang PETAI:
Yayasan PETAI (Pusat Edukasi dan Transformasi Alam Indonesia) adalah organisasi nirlaba yang memiliki peran krusial dalam konservasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah Riau. Dalam konteks inisiatif GREEN for Riau (G4RI), Yayasan PETAI bertindak sebagai salah satu mitra pelaksana lokal yang menjembatani kebijakan teknis dengan aksi nyata di tingkat tapak.