Nabire (11/11) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua (BBKSDA Papua) merupakan unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di wilayah Provinsi Papua. BBKSDA Papua mendapatkan amanah dari Ditjen KSDA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengidentifikasi kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi (KBKT) pada area seluas 1,7 juta hektar hingga tahun 2024.
Salah satu wilayah kajian inventarisasi dan verifikasi KBKT di yurisdiksi Kabupaten Nabire. Untuk mewujudkannya, BBKSDA telah membentuk tim pelaksana yang didukung oleh pemangku kepentingan di Nabire. Kegiatan diawali dengan pertemuan perdana pada tanggal 11 November 2021 di Hotel Mahavira. Acara ini dihadiri 48 undangan dari perwakilan dinas terkait di Nabire, Dewan Adat Papua, Lembaga Masyarakat Adat, universitas, LSM, perusahaan, dan kepala kampung. Kegiatan ini sebagai media sosialisasi untuk mendapatkan pandangan serta dukungan data dan informasi dalam penyusunan dokumen.
Pembukaan acara Pertemuan Perdana InVer dan KEE
Peserta acara Pertemuan Perdana InVer dan KEE
Penandatangan Berita Acara Pertemuan Perdana InVert KBKT Nabire oleh Kepala BBKSDA Papua
Penandatangan Berita Acara Pertemuan Perdana InVert KBKT Nabire oleh Kepala Dewan Adat Papua (DAP)
Menurut penuturan Kepala BBKSDA Papua, Edward Sembring, kegiatan ini sejalan dan mendukung kebijakan di tingkat nasional dan provinsi untuk Rencana Pertumbuhan Hijau, rencana aksi daerah untuk mitigasi gas rumah kaca (RAD-GRK) serta Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk implementasi REDD+ (SRAP REDD+). Lanjutnya lagi, hasil kegiatan ini dapat menjadi rujukan Pemkab Nabire untuk penilaian dan pengusulan kawasan ekosistem esensial (KEE). KEE adalah adalah ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/ atau Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia tanpa mengubah status kawasan.
“Kami sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan ini” tutur Onesimus Bonay selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire yang didapuk memberikan sambutan pembukaan acara tersebut. Kegiatan ini sangat selaras dengan agenda di Pemkab Nabire untuk melakukan penilaian dan pengusulan KEE. Hal ini diiyakan oleh sebagai besar pandangan peserta yang siap mendukung pelaksanaan kegiatanya. Lebih khusus tutur Herman Sayori, Ketua Dewan Adat Papua, ”kegiatan ini dapat memperkuat ketahanan hak ulayat adat di bentang alam Kabupaten Nabire”.
Penandatangan Berita Acara Pertemuan Perdana InVert KBKT Nabire oleh Kepala Dinas LH Nabire
Penandatangan Berita Acara Pertemuan Perdana InVert KBKT Nabire oleh Kepala Lembaga Masyarakat Adat Papua LMA
Nantinya kegiatan inventarisasi dan verifikasi KBKT serta penilaian dan pengusulan KEE menjadi bagian penting dari dasar pijakan pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Nabire, tutur Eddy Lukman dari BAPPEDA Kabupaten Nabire. Saat ini, BAPPEDA tengah menyusun strategi dan rencana aksi pembangunan ekonomi hijau (SRAK-PEH) di Kabupaten Nabire. SRAH-PEH menjadi panduan pemangku kepentingan di Nabire untuk menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan produktivitas usaha (production), perlindungan hutan dan konservasi (protection), serta meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat (inclusion) dalam rantai pasok komoditas skala global.
Teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi KBKT mendapatkan dukungan dari PILI Green Network, Goodhope Asia Holding, dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH).
Kontak Media
Andrea Aditya Widhyanto
Email: andrea.aditya.w@gmail.com
Phone: +62 812-9517-2432