NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Tim Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Nabire, terus mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati dan Pembangunan rendah karbon di Kabupaten Nabire.
Hal ini dibuktikan melalui pengesahan dokumen Rencana Aksi Pengelolaan (RAP) KEE Kabupaten Nabire Tahun 2023-2028 dalam Rapat Koordinasi Tim Pengelola KEE Kabupaten Nabire pada Kamis (3/8/2023) di Aula Bappeda Nabire, Papua Tengah.
Tim Pengelola KEE dibentuk melalui SK Bupati Nabire No. 228 tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut penerbitan SK Bupati No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Nabire.
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire La Halim, S.Sos., yang juga bertindak sebagai Penanggungjawab Tim Pengelola KEE Kabupaten Nabire saat membuka Rapat Koordinasi mengatakan, “Rapat koordinasi dibutuhkan agar kontribusi para pihak dapat memperkuat komitmen pada implementasi pengelolaan KEE.”
Dia juga menyampaikan bahwa dokumen RAP KEE tersebut menjadi acuan dalam mengupayakan kontribusi terbaik bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat di Nabire melalui pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.
Pada sesi berikutnya, Kepala Bappeda Nabire sekaligus Ketua Tim Pengelola KEE Kabupaten Nabire Dr. Mukayat, S.Pd., M.Pd., mengatakan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan sebagai bentuk komitmen Nabire dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), serta sebagai tindak lanjut dari pengelolaan KEE yang telah berjalan selama satu tahun.
“Sebagai Kabupaten pertama di Papua yang memiliki KEE, capaian berupa kegiatan di lapangan maupun kolaborasi antarpihak yang telah terjalin, merupakan bukti komitmen kuat Kabupaten Nabire dalam mendukung agenda nasional dalam mengurangi emisi GRK,” kata Mukayat.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Perencanaan, Litbang Monev dan Pelaporan KEE, Tim Pengelola KEE sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yasor Victor Sawo, SP. Msi., menyampaikan harapan bahwa kendala yang masih ditemui dalam kegiatan bersama masyarakat dapat teratasi seiring waktu.
“Dari hasil monitoring dan evaluasi lapangan yang dilakukan baru-baru ini menunjukan pengelolaan KEE khususnya di dua kampung pilot yaitu Kampung Sima dan Wanggar Pantai, telah berjalan kegiatan seperti patroli hutan dan membuat rumah semai dan kebun ketahanan pangan yang dikelola Tim Patroli dan Pemantauan Hutan, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan kelompok Wanita Tani (KWT). Walaupun masih ditemui sejumlah kendala namun dengan adanya keterlibatan dari pihak-pihak terkait khususnya OPD dan UPT kedepannya kedala tersebut dapat teratasi seiring waktu,” ujar Yasor.
Sementara itu perwakilan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Andrea Aditya mengatakan, “Yayasan PILI berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dengan dukungan dari Goodhope Asia Holdings Ltd. mendampingi kelompok pemuda, perempuan, dan masyarakat adat di dua lokasi percontohan yaitu Kampung Sima, Distrik Yaur dan Kampung Wanggar Pantai, Distrik Yaro, pada prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan harapan kegiatan di dua kampung pilot ini dapat menjadi percontohan di kampung-kampung lain di KEE.”
Rapat Koordinasi Tim Pengelola KEE ditutup dengan penadatanganan Berita Acara hasil-hasil rapat dan rekomendasi pengelolan KEE untuk satu tahun ke depan.