Category: Teknologi
Pages: 38
Library: PUSTAKA BIODIVERSITAS PILI GREEN NETWORK
Year: 2001

Review

PILI 637.jpg

Tahun        :  2001

Penulis       :  Dani W. Munggoro

Penerbit     :  Pustaka Latin

Lokasi       :  Bogor, Indonesia

Halaman    :  iv+38 hlm  (bw)

Ukuran      :  14 x 20 cm

Klas           :  634 MUN h


Dokumen ini disusun untuk memberikan kerangka konseptual dan simpul-simpul pikiran berkenaan dengan proses penyempurnaan implementasi kebijaksanaan dan praktek hutan kemasyarakatan di Indonesia. Melalui dokumen ini, perumusan kebijaksanaan hutan kemasyarakatan yang baru nanti diharapkan akan lebih mudah dipahami dan selanjutnya diadaptasi oleh para fasilitator dan pelaku hutan kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.

Kebijaksanaan Hutan Kemasyarakatan pada hakekatnya adalah penyerahan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara untuk menjamin intergritas ekosistem hutan, pencapaian kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pengembangan demokrast, peningkatan akuntabilitas publik, dan kepastian hukum sebagai konsep baru dalam paradigma pengelolaan hutan di Indonesia, kebijaksanaan hutan kemasyarakatan tentunya melahirkan banyak pertanyaan dan keraguan baik bagi aparat kehutanan maupun masyarakat luas. Karenanya, kejelasan konsep hutan kehutanan menjadi prioritas kerja Subdit Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan, Dirjen Rehabilitast Hutan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagai upaya mempercepat tanggapan pemerintah terhadap meluasnya permintaan ijin hutan kemasyarakatan di banyak provinsi.

Pertanyaan-pertanyaan yang kerapkali muncul berkenaan dengan konsep hutan kemasyarakatan adalah apa sebenarnya prinsip-prinsip dasar hutan kemasyarakatan; bagaimana prosedur memperoleh ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan; siapa saja yang berhak memperoleh ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan; apakah hutan kemasyarakatan dikembangkan di wilayah hutan yang rentan konflik atau di wilayah yang bebas konflik, bagaimana bentuk manajemen hutan kemasyarakatan di kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi; bagaimana memberikan ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan bagi penduduk migran; apakah ijin diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi; bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa; bagaiamana peran sektor swasta; apa pengertian pemerintah berperan sebagai fasilitator; bagaimana menetapkan lokasi hutan kemasyarakatan; dan banyak lagi. Pertanyaan ini tentunya perlu memperoleh jawaban yang jelas sehingga tidak ada kekeliruan persepsi ketika melaksanakan hutan kemasyarakatan di suatu kawasan hutan.


Add comment


Security code
Refresh

© 2021 Pusat Informasi Lingkungan Indonesia. All Rights Reserved. PILI - Green Network