Program konservasi terumbu karang bertajuk Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) yang digagas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi dimulai di Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (13/11/2020)
Diskusi pembuatan modul tentang kajian kelayakan pemilihan wilayah /kelompok Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan raja Ampat.
Kepala Subdit Masyarakat hukum Adat Ir. R. Moh. Ismail, MP. memaparkan tentang kebijakan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya laut dengan masyarakat adat dan staff Balai Besar Riset Sosial Ekonomi kelautan dan Perikanan KKP umi Muawanah, Ph.D. memberikan materi mengenai rencana kajian sosial dan ekonomi terkait pengelolaan perairan berkelanjutan.
Acara yang dihadiri oleh tim PILI, YAPEKA, RARE Indonesia dan LPPM IPB. kegiatan bertempat dikantor PILI Green Network, pada 25 Agustus 2020
RESTORASI untuk memulihkan ekosistem hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terdegradasi. Untuk kawasan konservasi, pemulihan ekosistem hutan dilakukan dengan menanam spesies tumbuhan asli Bukit Barisan Selatan. Sebelum melakulan Restorasi, kajian ekologi dilakukan di calon area restorasi sekincau dan ulubelu gunanya untuk ground cek kekayaan aneka ragam hayati.
Saat ini BBKSDA NTT, BTN Komodo, KSP , PILI green network, pemda NTT sedang menyusun STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI BIAWAK KOMODO (Varanus komodoensis) periode 2020-2030. Kegiatan ini dimulai dengan kick off meeting pada bulan Oktober 2019 di Kupang dan dilanjutkan dengan konsinyasi data di Kantor BKSDA kupang, pada 14 Februari 2020. Setelahnya dilanjutkan konsinyasi data dan juga konsultasi publik pada bulan 19 Februari di Labuan bajo.
PILI Bersama dengan CEPF – Burung Indonesia sedang melakukan penilaian dan pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Wallacea. Ada 4 lokasi yang akan dinilai dan diusulkan yakni Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; Pulau Flores, NTT; Komplek Danau Malili, Sulawesi Selatan; dan Pulau Buano, Maluku. Kegiatan ini telah dimulai dari bulan September 2019 dengan beberapa tahapan Pengusulan sesuai dengan Pedoman Perlindungan KEE yang telah dibuat oleh Dirjen KSDAE, KLHK tahun 2018 yang disesuaikan dengan inisiasi dari pemerintah daerah.